B50 Jadi Tantangan Industri Sawit, GAPKI Ingatkan Risiko Ekspor Turun hingga 26,5 Juta Ton pada 2027

SAWITENERGI.COM | PEKANBARU, Jumat 13 November 2026

Industri kelapa sawit nasional menghadapi tantangan besar menjelang penerapan program biodiesel B50. Kebijakan peningkatan campuran biodiesel tersebut dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan energi nasional, namun pada saat bersamaan berpotensi menekan ketersediaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) untuk kebutuhan ekspor.

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memperkirakan volume ekspor CPO dan produk turunannya berpotensi terkoreksi menjadi sekitar 26,5 juta ton pada 2027 apabila penerapan B50 berjalan penuh sepanjang tahun, terlebih jika dikombinasikan dengan dampak El Niño 2026.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono mengingatkan bahwa kebijakan biodiesel harus mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan energi dalam negeri, kebutuhan pangan, keberlanjutan industri, dan kepentingan ekspor.

GAPKI pada prinsipnya mendukung peningkatan pemanfaatan biodiesel sebagai bagian dari strategi ketahanan energi nasional. Namun, pelaksanaannya perlu disertai perhitungan pasokan CPO dan mekanisme pembiayaan yang adil.

Petani Sawit Jangan Menjadi Pihak yang Menanggung Beban

Persoalan B50 bukan hanya menyangkut perusahaan perkebunan dan industri pengolahan, tetapi juga menyangkut jutaan petani sawit yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada komoditas tersebut.

Apabila kebutuhan CPO domestik meningkat tanpa diimbangi peningkatan produksi, persaingan kebutuhan bahan baku berpotensi semakin ketat.

Kondisi ini perlu diantisipasi pemerintah agar tidak menimbulkan tekanan terhadap harga Tandan Buah Segar (TBS), khususnya bagi petani swadaya yang memiliki posisi tawar lebih lemah dibandingkan perusahaan perkebunan besar.

GAPKI juga mendorong penerapan skema fair burden sharing atau pembagian beban yang adil dalam pembiayaan program biodiesel, serta percepatan program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

Harga TBS Riau Masih Berfluktuasi

Di Provinsi Riau, dinamika harga TBS menunjukkan bahwa kondisi pasar masih memberikan tantangan tersendiri bagi petani.

Dinas Perkebunan Provinsi Riau menetapkan harga TBS petani mitra swadaya untuk periode 11–17 November 2026 sebesar Rp3.719,99 per kilogram bagi tanaman umur sembilan tahun.

Harga tersebut mengalami penurunan Rp9,49 per kilogram atau sekitar 0,25 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, harga TBS mitra plasma untuk kelompok umur sembilan tahun ditetapkan sebesar Rp3.786,79 per kilogram atau mengalami kenaikan Rp24,18 per kilogram.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya transparansi tata kelola penetapan harga TBS agar seluruh petani memperoleh perlakuan yang adil sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Harus Menjaga Keseimbangan Energi dan Kesejahteraan Petani

Program B50 merupakan agenda strategis nasional. Namun, keberhasilan kebijakan energi tidak semestinya hanya diukur dari berkurangnya ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

Pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengorbankan kepentingan petani, keberlanjutan industri, dan daya saing ekspor Indonesia di pasar internasional.

Percepatan PSR, peningkatan produktivitas kebun rakyat, kepastian harga TBS, serta pengawasan rantai pasok menjadi pekerjaan penting yang harus diselesaikan.

Dengan demikian, program B50 diharapkan menjadi peluang bagi kemajuan industri sawit nasional, bukan justru menambah beban ekonomi petani.

SAWITENERGI.COM menyimpulkan, keberhasilan Indonesia menjadi kekuatan energi berbasis sawit harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan petani. Jangan sampai industri semakin besar, kebutuhan energi semakin kuat, tetapi petani sebagai fondasi utama perkebunan justru tertinggal.

Sumber: GAPKI melalui Sawit Indonesia, Media Center Riau, dan Bisnis.com. Diolah oleh Redaksi SawitEnergi.com.